Kalbar - Ketua DPD Pasukan Adat Nusantara Indonesia, Syafarahman, menyampaikan pernyataan keras terkait munculnya film Pesta Babi yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
Dalam keterangannya kepada awak media, ia menyebut pihaknya menduga film tersebut mengandung narasi propaganda yang berpotensi memecah hubungan masyarakat adat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Syafarahman, dugaan tersebut muncul setelah mencermati momentum kemunculan film yang dinilai beriringan dengan isu ekonomi dan geopolitik internasional.
Ia menyinggung kondisi nilai tukar rupiah yang sempat mengalami tekanan serta isu penolakan pinjaman internasional yang ramai diperbincangkan publik.
“Kami menduga film Pesta Babi merupakan bagian dari propaganda untuk mengadu domba masyarakat adat dengan NKRI,” ujarnya kepada awak media.
Ia juga menyatakan pihaknya melihat adanya kemungkinan agenda tertentu yang bertujuan membentuk opini publik melalui media visual dan narasi sosial yang sensitif.
Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat bukti resmi maupun hasil investigasi aparat penegak hukum yang menguatkan dugaan tersebut.
Dalam pernyataannya, Syafarahman turut mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan nasional dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dinilai dapat memicu konflik sosial maupun polarisasi di tengah masyarakat.
“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama menjaga persatuan bangsa dan waspada terhadap pengaruh asing yang diduga ingin melemahkan NKRI,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta aparat terkait melakukan audit dan penelusuran terhadap sumber pendanaan produksi film tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan agar seluruh proses berjalan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pembuat film Pesta Babi terkait berbagai tudingan yang beredar.
Aparat maupun lembaga terkait juga belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai adanya dugaan unsur propaganda asing maupun pelanggaran hukum dalam produksi film tersebut.
Editor Redaksi / Maulana M Yahya
