Kalimantan Barat - Kelapa sawit hingga hari ini masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat di Kalimantan Barat. Ribuan keluarga petani menggantungkan kehidupan mereka dari hasil panen tandan buah segar atau TBS sawit.
Namun di tengah besarnya kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah, para petani justru dihadapkan pada persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan, yakni harga sawit yang tidak stabil dan sering kali merugikan masyarakat kecil.
Di lapangan, banyak petani mengeluhkan harga beli TBS yang jauh di bawah ketetapan resmi. Meski harga sawit Kalbar untuk tanaman produktif sempat berada di kisaran Rp3.600 hingga Rp3.800 per kilogram, kenyataannya tidak sedikit petani yang menerima harga lebih rendah di tingkat pengepul maupun pabrik.
Kondisi ini membuat kesejahteraan petani semakin tertekan, terlebih di tengah naiknya biaya pupuk, transportasi, hingga kebutuhan hidup sehari-hari.
Anggota DPRD Kota Pontianak Dapil Pontianak Utara, Anwar Musaddad, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat kondisi tersebut. ungkap Nya
Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan tata niaga sawit berjalan adil dan berpihak kepada masyarakat kecil. Tambah Nya
“Atas nama masyarakat dan petani sawit Kalbar, kami meminta adanya kepedulian nyata dari pemerintah daerah maupun pusat agar sawit tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga membawa keadilan bagi petani dan rakyat kecil di Kalimantan Barat,” tegasnya.
Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat lebih serius memperjuangkan kestabilan harga sawit, memperbaiki sistem tata niaga, serta memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak petani. Sebab menurutnya, kesejahteraan masyarakat tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa.
Di tengah besarnya potensi sawit sebagai penopang ekonomi daerah, suara petani kini menjadi alarm bagi pemerintah agar tidak membiarkan ketimpangan terus terjadi.
Jika tidak ada langkah konkret dan pengawasan serius, maka sektor sawit yang selama ini menjadi harapan masyarakat justru berpotensi menjadi beban bagi rakyat kecil di Kalimantan Barat. Tutup Nya.
Editor Redaksi / Dafid Amrullah
