Kapuas Hulu - Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap gizi masyarakat, kini justru dibayangi aroma dugaan permainan proyek. Pembangunan Dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Nanga Dua, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, memantik gelombang kecurigaan warga setelah material bangunan yang digunakan dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Sorotan publik mencuat bukan tanpa alasan. Di tengah semangat pemerintah pusat menggulirkan program strategis nasional, masyarakat justru menemukan dugaan perbedaan mencolok antara dokumen proyek dengan fakta di lapangan. Warga mempertanyakan, apakah pembangunan dapur MBG ini benar-benar dikerjakan demi kualitas pelayanan masyarakat, atau sekadar mengejar proyek cepat selesai?
Dalam dokumen bestek dan spesifikasi teknis yang beredar, sejumlah komponen utama bangunan secara tegas mencantumkan penggunaan kayu kelas I atau kayu Belian—material yang dikenal kuat dan tahan terhadap kondisi lembab khas wilayah Kapuas Hulu.
Spesifikasi itu mencakup:
Tiang badan bangunan kayu kelas I ukuran 8x8 cm,
Balok gelagar induk kayu kelas I,
Pondasi kayu Belian,
Hingga alas dan laci berbahan kayu Belian.
Namun ironisnya, masyarakat menilai material yang digunakan di lapangan justru diduga jauh dari standar tersebut. Dugaan penggunaan kayu dengan kualitas di bawah spesifikasi memunculkan pertanyaan besar: ke mana arah anggaran proyek ini sebenarnya dialirkan?
“Di RAB jelas disebut kayu kelas I atau Belian, tapi yang terlihat di lapangan masyarakat menilai tidak seperti itu. Ini yang membuat warga curiga,” ungkap Sumardi, warga setempat.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal kayu atau material biasa. Ini menyangkut kualitas bangunan negara yang nantinya digunakan untuk menunjang program nasional. Terlebih lagi, wilayah Kapuas Hulu dikenal memiliki tingkat kelembaban tinggi dan sebagian kawasan rawa yang membutuhkan konstruksi kokoh serta material tahan lama.
“Kalau kualitas kayunya tidak sesuai, bagaimana ketahanan bangunannya nanti? Jangan sampai baru beberapa tahun sudah rusak. Ini uang negara, bukan proyek coba-coba,” tegasnya.
Kritik warga semakin tajam karena proyek tersebut disebut telah mencapai progres sekitar 90 persen. Artinya, jika memang ada dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, maka potensi kerugian kualitas bangunan sudah terjadi sejak awal pengerjaan.
Menanggapi sorotan tersebut, pelaksana proyek bernama Eko membantah adanya penyimpangan. Ia menegaskan pembangunan dapur MBG tetap mengacu pada spesifikasi dan luasan bangunan yang diminta Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.
“Kita bangun sesuai spesifikasi dan luasan yang diminta BGN pusat,” ujar Eko, Selasa (26/5/2026).
Ia juga menyebut penggunaan material seperti kayu tidak diatur secara rinci oleh pihak BGN, dan pembangunan tetap mengedepankan kekuatan struktur dengan kombinasi beton serta kayu.
“Terkait kayu dan bahan lain tidak diatur langsung oleh BGN. Bahkan pembangunan dapur MBG kami juga menggunakan beton,” katanya.
Namun pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Jika dalam dokumen teknis tercantum jelas penggunaan kayu kelas I dan pondasi Belian, lalu mengapa material di lapangan dinilai berbeda? Apakah terjadi perubahan spesifikasi? Jika iya, apakah perubahan itu memiliki dasar resmi dan persetujuan teknis?
Publik kini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN), pengawas proyek, hingga instansi teknis terkait untuk turun langsung melakukan audit lapangan secara terbuka. Warga meminta proyek MBG jangan sampai berubah menjadi proyek “asal jadi” yang hanya bagus di atas kertas, namun rapuh dalam kenyataan.
Sebab bagi masyarakat, program bergizi bukan hanya soal makanan yang disajikan, tetapi juga soal integritas pembangunan fasilitasnya. Jangan sampai dapur yang dibangun untuk mencetak generasi sehat, justru berdiri di atas dugaan kualitas material yang dipertanyakan publik.
Tim.
