Kuburaya Provinsi Kalimantan – Proyek normalisasi parit yang dilakukan oleh Satuan Kerja OP-2 Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 (BWSK) di Parit tengkorak desa parit baru di bayangi dugaan penyimpangan dan serat aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kurangnya transparansi dalam proses, pelaksanaan, dan pengawasan proyek menimbulkan kecurigaan.
Beberapa indikasi yang mencuat hasil pantauan tim investigasi media ini antara lain Proses pelaksanaan pekerjaan yang tidak transparan dan terkesan tertutup,rekanan yang ditunjuk diduga memiliki kedekatan dengan pejabat, kualitas pekerjaan yang rendah,minimnya keterlibatan masyarakat waktu pelaksanaan dll.
"Kami menduga ada permainan dalam proyek ini," ujar salah satu warga yang enggan namanya di publikasikan"Prosesnya tidak transparan dan hasilnya pun jauh dari harapan.Parit yang dinormalisasi malah tampak lebih kumuh, sempit dan rawan banjir.Alih-alih meningkatkan aliran air dan mencegah banjir, proyek ini malah menyebabkan erosi dan pendangkalan di beberapa titik.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 terkait dugaan KKN tersebut.Masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh guna mengungkap dugaan penyimpangan dan mempertanggungjawabkan pihak-pihak yang terlibat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah kerugian negara dan meminimalisir potensi KKN.
