Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

PT Temila Agro Abadi (selanjutnya disebut “PT TAA”) menyampaikan Hak Jawab dan Hak Koreksi

11/11/2026 | November 11, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-12T05:54:49Z

 


Bahwa PT TAA menghormati hak Sdr. Unus melalui kuasa hukumnya, Advokat Nurhayati, untuk menyampaikan laporan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat (Ditreskrimum Polda Kalbar). Namun, adanya laporan atau dugaan pidana tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tindak pidana telah terjadi atau bahwa PT TAA maupun pengurusnya telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan. Dalam rangka memberikan penjelasan atas laporan tersebut, PT TAA telah menyampaikan klarifikasi kepada Ditreskrimum Polda Kalbar pada tanggal 13 Oktober 2026;

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2026, Ditreskrimum Polda Kalbar bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Landak telah melakukan pengecekan lapangan terhadap lokasi kolam air yang dipermasalahkan oleh Sdr. Unus, yang terletak di Desa Sebangki, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak. Pengecekan tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan atas objek yang dilaporkan

Bahwa berdasarkan dokumen dan data perolehan lahan yang dimiliki PT TAA, areal yang dipermasalahkan termasuk dalam areal yang telah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) pada tahun 2017 kepada Sdr. Unus

Bahwa PT TAA perlu meluruskan narasi pemberitaan yang menyatakan bahwa hasil pengukuran BPN telah membuktikan secara final adanya perbedaan jarak sekitar 5,3 kilometer antara lokasi SHM Nomor 271/Sebangki dan areal GRTT PT TAA, sehingga posisi PT TAA dianggap telah terbantahkan. Faktanya, setelah pengecekan lapangan tanggal 28 Oktober 2026, masih terdapat tindak lanjut berupa pencocokan data spasial yang dimiliki PT TAA dengan data pertanahan Sdr. Unus

Bahwa sebagai tindak lanjut, pada tanggal 2 November 2026 PT TAA telah berkoordinasi dengan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Landak dan menyerahkan data dalam format SHP, yang meliputi Peta Izin Lokasi, Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan Peta GRTT. Data tersebut diserahkan untuk keperluan pencocokan atau overlay dengan data SHM Nomor 271/Sebangki atas nama Sdr. Unus. Berdasarkan koordinasi tersebut, Kantor ATR/BPN Kabupaten Landak akan melakukan pencocokan data dan menyusun laporan hasil pengecekan lapangan untuk disampaikan kepada Ditreskrimum Polda Kalbar serta memberikan arahan agar PT TAA mengajukan permohonan pemblokiran terhadap SHM atas nama Sdr Unus dengan melampirkan dokumen GRTT PT TAA,Bahwa terkait tuduhan pencurian air dari kolam alami milik Sdr. Unus dengan menggunakan mesin pompa dan pipa untuk kebutuhan pembibitan, PT TAA menjelaskan bahwa lokasi kolam air yang dipersoalkan berada pada areal yang menurut data perolehan lahan PT TAA telah dilakukan GRTT. Tuduhan pencurian tidak sepatutnya disajikan sebagai perbuatan yang telah terbukti sebelum fakta dan unsur-unsur hukumnya diperiksa oleh aparat yang berwenang

Bahwa terhadap tuduhan pengerusakan baliho atau plang dan pembabatan pohon, PT TAA meminta agar informasi tersebut diverifikasi terlebih dahulu, termasuk mengenai lokasi, waktu kejadian, dan pihak yang diduga bertanggung jawab, sehingga tidak serta-merta dianggap sebagai perbuatan PT TAA maupun pihak-pihak yang mewakilinya

Bahwa mengenai pernyataan dalam pemberitaan yang menyebutkan IUP dan izin lokasi bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, PT TAA tidak pernah mendalilkan bahwa kedua dokumen perizinan tersebut dengan sendirinya merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah,Bahwa desakan kuasa hukum pelapor terkait pemasangan garis polisi, penyitaan mesin pompa, peningkatan status perkara, dan penangkapan pihak PT TAA merupakan pendapat pihak pelapor, bukan kesimpulan hukum. PT TAA menghormati kewenangan penyidik dan telah bersikap kooperatif dengan memberikan klarifikasi serta data spasial kepada ATR/BPN Kabupaten Landak;

Bahwa pada intinya PT TAA menyampaikan bahwa proses penguasaan dan kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa telah melalui mekanisme yang sah dan sesuai prosedut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

selanjutnya PT TAA meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan pada POLDA KALBAR dengan cara menunggu hasil penyidikan dari pihak kepolisian dan tidak melakukan spekulasi sepihak tanpa adanya konfirmasi dari para pihak.

Bahwa desakan pemberitaan dengan judul Hasil Ukur BPN Sebut Lokasi GRTT 2017 dan SHM 271 Berbeda Jauh: Kuasa Hukum Desak Polda Kalbar Pasang Police Line dan Tangkap Pelaku Pencurian Air PT TAA kami dari PT TAA meminta kepada Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Arsip Indonesia TV untuk Memberikan ruang yang proporsional terhadap klarifikasi dan Hak Jawab PT TAA ini serta mempertimbangkan konfirmasi dari PT TAA dalam pemberitaan selanjutnya, agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang mengenai riwayat perolehan lahan melalui GRTT tahun 2017, keberadaan SHM Nomor 271/Sebangki, serta proses pencocokan data yang masih dilakukan oleh ATR/BPN Kabupaten Landak. Selain itu, pemberitaan perlu membedakan antara persoalan klaim dan riwayat penguasaan lahan dengan tuduhan dugaan tindak pidana berupa pencurian air dan pengerusakan yang masih memerlukan pemeriksaan serta pembuktian oleh aparat penegak hukum.

×
Berita Terbaru Update