SEBANGKI, LANDAK — Jumat, 30 Oktober 2026 | Tim Investigasi Advokasi Hukum
LANDAK, KALIMANTAN BARAT — Tabir kebohongan alibi penguasaan lahan oleh korporasi kelapa sawit PT Temila Agro Abadi (PT TAA) di Desa Sebangki, Kabupaten Landak, akhirnya terbongkar secara telak dan ilmiah. Berdasarkan hasil peninjauan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang digelar oleh Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Landak atas perintah langsung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar pada Rabu, 28 Oktober 2026, terbukti secara mutlak bahwa posisi koordinat tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 271/Sebangki atas nama UNUS berada di lokasi yang BENAR-BENAR BERBEDA dan TERPISAH JAUH dengan koordinat warkah Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) 20 Hektar tahun 2017 yang selama ini didalilkan PT TAA.
Atas temuan ilmiah geodesi (geospasial) tersebut, Kuasa Hukum Pak Unus dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum NURHAYATI, S.H. & REKAN resmi melayangkan Surat Tanggapan Yuridis dan Kesimpulan Olah TKP Nomor: 99/ADV-NH/TANGGAPAN-Olah TKP-UNUS/X/2026 kepada Dirreskrimum Polda Kalbar. Pihak korban secara tegas mendesak agar penyidik segera menaikkan status perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan (Laporan Polisi reguler), memasang garis polisi (police line) pada instalasi mesin pompa penyedot air ilegal, serta menangkap para pelaku tindak pidana pencurian.
Laporan Pidana Murni di Ditreskrimum Polda Kalbar: Pencurian, Pengerusakan Baliho, dan Penyerobotan Lahan
Advokat Nurhayati, S.H. menegaskan bahwa perkara yang dilaporkan di Ditreskrimum Polda Kalbar bukanlah sengketa perdata biasa, melainkan rangkaian tindak pidana berantai yang dilakukan secara terang-terangan oleh pihak korporasi, yang meliputi:
Tindak Pidana Pencurian Sumber Daya Air (Pasal 362 / 363 KUHP): Aksi penyedotan air kolam alami di kawasan Hutan Kompong Parenean milik Pak Unus secara terus-menerus menggunakan mesin pompa pipa paralon putih untuk memenuhi kebutuhan pengairan ribuan bibit kelapa sawit (nursery) PT TAA;
Tindak Pidana Pengerusakan Baliho & Pohon Alami (Pasal 406 jo. Pasal 170 KUHP): Perobohan plang/baliho tanda kepemilikan hak milik sah Pak Unus serta pembabatan tanaman kayu hutan adat bernilai ekonomis tinggi;
Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Pasal 385 KUHP jo. Perpu No. 51 Tahun 1960): Pendudukan fisik dan pembukaan lahan secara melawan hukum di atas tanah bersertipikat resmi SHM No. 271/Sebangki.
Hasil Penetapan Batas BPN: Titik Koordinat Berjauhan, Alibi PT TAA Gugur
Berdasarkan Berita Acara Olah TKP tanggal 28 Oktober 2026, petugas BPN Kabupaten Landak telah menetapkan titik-titik koordinat batas riil objek terperkara:
Titik P-1 (0° 05' 59.01" LU, 109° 37' 44.12" BT): Batas vegetasi tegakan hutan lebat alami Kompong Parenean;
Titik P-2 & P-3 (0° 05' 57.79" LU s.d. 0° 05' 56.61" LU): Patok pengukuran batas batuan terbuka BPN;
Titik P-4 & P-5 (0° 05' 56.38" LU s.d. 0° 05' 55.40" LU): Lokasi kolam penampungan air alami yang dikuras serta batas tanggul pembibitan sawit;
Titik P-6 (0° 05' 49.16" LU, 109° 37' 44.89" BT): Hamparan bedengan bibit kelapa sawit PT TAA bernomor blok;
Titik P-7 (0° 05' 49.34" LU, 109° 37' 33.96" BT): Jalur pipa paralon putih dan pompa penyedot air kolam milik PT TAA.
Secara kartografis, warkah GRTT 2017 PT TAA terletak di Blok G31-33 dengan batas lintang utara 0° 05' 50.0" LU. Sedangkan letak yuridis SHM 271 milik Pak Unus berada di kawasan BeroLak pada lintang 0° 02' 56.23" LU, terpisah sejauh ± 5,3 Kilometer. Bahkan titik batas selatan Pak Unus (P-6 dan P-7) terbukti tidak pernah berimpit dengan areal GRTT 2017. Hasil ukur BPN ini membuktikan secara ilmiah bahwa dalih PT TAA mencaplok tanah Pak Unus atas dasar GRTT 2017 adalah penyesatan fakta hukum yang terbantahkan!
Dimana-Mana Pencuri Ditangkap dan Barang Bukti Disita: Desak Polda Kalbar Pasang Police Line!
"Setelah BPN Landak membuktikan tanah SHM 271 letaknya sama sekali berbeda dengan alibi GRTT 2017, maka terbukti bahwa keberadaan mesin pompa dan bedengan sawit PT TAA di atas lahan Pak Unus adalah murni kejahatan tanpa hak. Logika hukumnya sederhana: dimana-mana pencuri itu harus ditangkap dan barang buktinya disita! Polda Kalbar jangan ragu-ragu lagi. Kami mendesak penyidik segera memasang police line di lokasi mesin pompa dan pipa air tersebut agar kejahatan pencurian air tidak terus berlanjut!" tegas Advokat Nurhayati, S.H.
Pihak pelapor juga telah melengkapi syarat minimal pembuktian Pasal 184 KUHAP dengan menghadirkan dua orang saksi kunci, yakni Saksi Anton dan Saksi Fransiscus Edy, yang telah diperiksa di bawah sumpah bahwa tanah Hutan Kompong Parenean adalah milik turun-temurun keluarga Pak Unus yang tidak pernah dijual kepada pihak manapun.
IUP Perkebunan dan IUP Tambang Hanyalah Izin Administratif, Bukan Hak Milik Atas Tanah
Menanggapi klaim izin lokasi yang kerap dijadikan tameng korporasi, Nurhayati membedah keterkaitan doktrin hukum perizinan sektoral. Sesuai Pasal 42 jo. Pasal 55 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Izin Usaha Perkebunan (IUP) semata-mata merupakan izin administratif kelayakan operasional usaha, dan BUKAN hak kepemilikan tanah. Korporasi dilarang keras beroperasi dan menguasai tanah sebelum menyelesaikan hak atas tanah secara sah.
"Hal ini senafas dengan doktrin Pasal 135 dan Pasal 136 UU Minerba (UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020), yang menegaskan bahwa pemegang IUP Pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemilik hak sebelum beroperasi, dan ditegaskan bahwa hak atas IUP bukanlah kepemilikan hak atas tanah. Artinya, baik IUP perkebunan maupun pertambangan tidak dapat digunakan untuk melanggar atau menganulir hak atas tanah bersertipikat SHM yang dijamin Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960!" pungkasnya.
Kini publik Kalimantan Barat menanti ketegasan dan keberanian jajaran Ditreskrimum Polda Kalbar untuk bertindak presisi, profesional, dan berkeadilan. Pemasangan police line, penyitaan pompa air, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, serta penahanan para penanggung jawab PT TAA menjadi ujian nyata penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah dan kejahatan korporasi di Bumi Khatulistiwa.



