Lebih memprihatinkan lagi, kondisi jembatan penghubung yang hanya terbuat dari kayu tampak nyaris ambruk dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ironisnya, jembatan tersebut bukan dibangun melalui anggaran pemerintah, melainkan hasil gotong royong warga yang terpaksa bergerak sendiri karena merasa ditinggalkan.
Saat musim panas, debu tebal beterbangan menutupi jalan dan permukiman warga. Namun ketika hujan turun, akses berubah total menjadi lautan lumpur licin yang siap menjerat kendaraan roda dua maupun roda empat. Tidak sedikit pengendara yang harus mempertaruhkan nyawa demi bisa melintas.
Kondisi ini memicu kemarahan masyarakat Dusun Lintah, Desa Balai Agas. Mereka menilai pemerintah desa, anggota dewan, hingga kepala daerah hanya hadir saat musim politik dan kampanye, tetapi menghilang ketika masyarakat membutuhkan hak dasar berupa akses jalan dan jembatan yang layak.
“Kalau hujan kami seperti terisolasi. Mau kerja susah, anak sekolah susah, orang sakit lebih susah lagi. Tapi setiap tahun kami cuma dikasih janji,” ungkap seorang warga dengan nada kesal.
Warga lainnya bahkan secara terang-terangan mempertanyakan penggunaan anggaran pembangunan yang selama ini diklaim untuk kepentingan masyarakat.
“Sudah bertahun-tahun rusak begini. Jalan ini bukan baru hancur kemarin. Tapi seolah sengaja dibiarkan sampai rusak total. Kami bingung, ke mana anggaran Dana Desa dan dana pembangunan jalan? Jangan sampai rakyat cuma dijadikan alat politik lalu dilupakan,” tegasnya.
Jalur Balai Agas menuju Kecamatan Belimbing sejatinya merupakan akses vital masyarakat pedalaman. Jalan tersebut menjadi satu-satunya jalur utama untuk mengangkut hasil kebun, kebutuhan pokok, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Ketika jalan rusak, ekonomi masyarakat ikut lumpuh. Biaya transportasi melonjak, distribusi barang tersendat, dan keselamatan warga dipertaruhkan setiap hari.
Ironisnya, di tengah gencarnya slogan pembangunan dan pemerataan infrastruktur, masyarakat pelosok Melawi justru masih dipaksa bertahan dengan jalan tanah dan jembatan darurat yang kondisinya jauh dari kata layak. Narasi pembangunan terdengar megah di podium-podium pemerintahan, namun di lapangan masyarakat hanya disuguhi lumpur, debu, dan ancaman kecelakaan.
Masyarakat kini mendesak Pemerintah Kabupaten Melawi, anggota DPRD, hingga Pemerintah Desa Balai Agas agar segera turun tangan melakukan perbaikan permanen, bukan sekadar tambal sulam yang rusak kembali dalam hitungan minggu.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kerusakan jalan dan jembatan bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur. Ini menjadi simbol nyata lambannya keberpihakan terhadap masyarakat pedalaman yang selama ini terus dipaksa bersabar tanpa kepastian.
FRZ.