Kubu Raya : Viral flayer dari SPPG yang mendapatkan penugasan untuk menyalurkan Program Makan Bergizi Garits yang di Kelola oleh Yayasan Mitra Gapoktan Kalbar, pimpinan ibu "N' stop pelayanan Makan Bergizi Garits untuk anak sekolah di wilayah Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap tertanggal 15/12/2025 hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Flayer tersebut beredar di medsos, dengan isi pemberitahuan Stop sementara pelayan MBG dikarenakan permasalahan internal, sehingga mengundang sejuta tanya di berbagai kalangan masyarakat.
Salah satu masyarakat yang berdomisili di Pal 9 yang enggan disebutkan namanya kepada awak media mengatakan bahwa, stopnya pelayanan MBG dikarenakan belum adanya pembayaran dari BGN.
Adapun faktor BGN belum mebayarkan karna proposal terlambat di masukkan, sehingga berdampak pada anak anak kami yang menjadi penerima manfaat.
Ibu "N" selaku ketua Mitra Gapoktan Kalbar saat di konfirmasi mengatakan bahwa stopnya pelayanan SPPG pak 9 dikarenakan belum adanya pencairan, kita terlambat memasukkan proposal.
Ibu "N" juga kesal karna SPPG lalai memasukan proposalnya,
Saat Ibu "N" dikonfirmasi terkait adanya informasi pemotongan sebesar Rp 2.000 per penerima manfaat, ia tidak menjawab dan langsung memblokir nomor awak media.
Tim lanjut mengkonfirmasi Pak Hendri selaku koordinator SPPG Pak 9 mengatakan bahwa "tidak ada keterlambatan dalam memasukkan proposal karna semua melalui aplikasi.
Hendri juga menjelaskan terkait pemotongan sebesar Rp 2.000 / penerimaan manfaat ia mengatakan itu pemotongan yang sah dan berlaku seluruh Indonesia untuk dapur. Biaya sewa dapur, peralatan dan lain lain.
Syafarahman Ketua Umum Lumbung Informasi Masyarakat angkat bicara terkait informasi ini.
"Sepertinya ada yang keliru dalam program Makan Bergizi Garits ini, dapur mandiri yang seharusnya tidak ada sewa, baik bangunan maupun peralatan, sehingga budget yang di anggarkan seharusnya tidak ada lagi pemotongan apapun.
Dari sumber yang kami terima bahwa SPPG pak 9 statusnya sewa, dan ukuran nya juga dipertanyakan apakah sudah sesuai standar dari BGN atau belum.
Dapur yang seharusnya 20x20 m atau 400m" dan berada diluar lahan sebesar 800m" ini semua untuk ruang gerak yang sempurna, namun apakah dapur SPPG pak 9 sudah masuk dalam standar bangunan tersebut???
Terkait isu pemotong sebesar Rp 2.000 per penerima manfaat ini bisa jadi di luar biaya sewa yang dimaksud tersebut karna pemilik yayasan pasti tidak mau kerja sosial sementara di dalam SPPG tersebut juga mendapat keuntungan yang besar dari biaya sewa.
Rp. 2.000 × 3000 penerima manfaat = Rp 6.000.000/ hari × 25 hari kerja = Rp 150.000.000 / bulan
Besarnya potongan tersebut menimbulkan sejuta tanya dan wajib Satgas menulusuri dana tersebut jika terbukti adanya maka wajib dihukum berat siapapun yang terlibat dalam pemotongan dana MBG tersebut.
Presiden sudah melakukan gebrakan luar biasa dalam langkah langkah untuk mencerdaskan anak bangsa, melalui makanan yang bergizi akan meningkatkan IQ anak anak, sehingga anak akan tumbuh sehat dan cerdas, ini semua untuk menyiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045.
Harapan kami dari Lumbung Informasi Masyarakat kepada APH sikat habis siapapun yang berani main main anggaran MBG ini karna ini program unggulan Presiden Prabowo Subianto tutupnya
